SIPETA BAJO | Sistem Pemetaan Hukum-Spasial Pesisir
WebGIS Konservasi Pesisir & Masyarakat Bajo

Pemetaan Hukum-Spasial Pesisir yang Bersih, Elegan, dan Berbasis Data.

SIPETA BAJO merangkum peta permukiman, status hukum, zona konservasi, tata ruang, data sosial, dan rekomendasi kebijakan dalam satu platform WebGIS yang kredibel dan mudah digunakan.

8+Layer GIS
3Basis Analisis
1Model Kebijakan
Live Coastal Legal MapOpenStreetMap • Topography • Overlay Instansi
Demo WebGIS
Permukiman Bajo Konservasi Risiko Hukum Jalur Ekonomi Laut
Indeks Risiko Hukum-Spasial
RendahSedangTinggi

Klik marker/layer pada peta untuk melihat profil lokasi, status hukum, dan keterangan kebijakan.

Fitur Sistem

Dari peta biasa menjadi instrumen kebijakan.

Halaman ini merangkum konsep Bapak/Ibu menjadi sistem yang lebih premium: ada WebGIS, integrasi data, heatmap konflik hukum, dashboard, dan model partisipatif.

🗺️

Peta Permukiman Bajo

Menampilkan titik rumah, klaster hunian, dermaga, jalur perahu, dan ruang hidup tradisional masyarakat Bajo.

⚖️

Overlap Kebijakan

Membaca tumpang tindih antara hukum adat, tata ruang, konservasi, dan regulasi pertanahan/pesisir.

🌿

Layer Ekologi

Memvisualisasikan mangrove, abrasi, rob, sempadan pantai, lamun, dan kawasan konservasi.

🛰️

Drone & Satellite Ready

Siap menerima citra drone, Landsat, SHP, GeoJSON, KML, CSV koordinat, dan basis data spasial.

🔗

Sharing Data Instansi

Dirancang untuk integrasi data dari ATR/BPN, DLH, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan komunitas.

📱

Partisipasi Publik

Masyarakat dapat melaporkan titik lokasi, foto/video, perubahan lingkungan, dan aspirasi kebijakan.

Integrasi & Sharing Data

Data antar-instansi dalam satu peta kerja.

Tabel ini dapat dikembangkan menjadi modul API, unggah dokumen, verifikasi lapangan, dan riwayat pembaruan data.

Sumber DataJenis DataFormatStatus IntegrasiFungsi
ATR/BPNBatas bidang, peta pertanahan, status hakSHP / GeoJSON / APITersediaValidasi legalitas ruang dan bidang
DLH / BKSDAZona konservasi, mangrove, sempadanSHP / KMLSinkronisasiAnalisis dampak ekologis
Pemda / Tata RuangRTRW, RDTR, RZWP3KPDF / SHP / GeoJSONProsesOverlay tata ruang dan kebijakan
Pemerintah DesaData sosial, sejarah hunian, tokoh adatExcel / FormVerifikasiBasis partisipasi dan legitimasi sosial
Survei LapanganFoto, GPS tracking, drone mappingCSV / JPG / TIFFSiap UnggahBukti empiris dan dokumentasi lokasi
Legal-Spatial Intelligence

Matriks analisis hukum, adat, dan konservasi.

Sistem membaca pesisir sebagai ruang hukum yang hidup: ada regulasi nasional, kebijakan daerah, praktik adat, data ekologis, dan kebutuhan konservasi yang harus diharmonisasi.

Lihat Model Visual
Hukum NasionalUU pesisir, lingkungan, tata ruang, administrasi pertanahan.
Kebijakan DaerahRTRW, RDTR, RZWP3K, kebijakan konservasi, dokumen desa.
Hukum AdatSejarah hunian, ruang hidup, praktik sosial, dan pengakuan komunitas.
Heatmap KonflikZona merah, abu-abu hukum, dan harmoni potensial.
Ekologi PesisirMangrove, abrasi, rob, sempadan, kualitas lingkungan.
Policy OutputPeta prioritas, policy brief, dan model harmonisasi regulasi.
Dashboard Analitik

Indikator kawasan.

Rumah terpetakan
82%
Zona konservasi
64%
Area abu-abu hukum
46%
Prioritas harmonisasi
71%
Output Kebijakan

Luaran sistem.

Peta Digital KebijakanVisualisasi relasi antara ruang pesisir, regulasi, dan praktik masyarakat Bajo.
Model Harmonisasi RegulasiDasar penyelarasan hukum adat, hukum nasional, dan konservasi lingkungan.
Policy BriefRingkasan rekomendasi untuk pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.
Model Visual

Tiga tampilan analisis utama.

Bagian ini merangkum model Gambar 3, Gambar 4, dan Gambar 5 dari rancangan Bapak/Ibu dalam tampilan web yang lebih clean.

🗺️ Peta Pemukiman Bajo
Drone + Landsat
Skala 1:10.000

Gambar 3. Baseline GIS

Identifikasi klaster hunian, batas pemukiman, ekosistem pesisir, dan jalur ekonomi laut.

RumahMangroveJalur Laut
🔴 Heatmap Konflik Hukum
Merah = konflik tinggi
Orange = abu-abu

Gambar 4. Overlap Kebijakan

Analisis tumpang tindih antara UU pesisir, RTRW, kawasan konservasi, dan hukum adat.

TinggiAbu-abuHarmoni
📱 Web Map Partisipatif
Upload foto/video
Query regulasi klik

Gambar 5. Partisipasi Digital

Modul crowdsourcing, pelaporan abrasi, dokumentasi lokasi, dan aspirasi masyarakat.

PublikGISPolicy
Prototype Siap Dikembangkan

SIPETA BAJO sebagai sistem riset, advokasi, dan pengambilan kebijakan.

Struktur ini bisa dilanjutkan menjadi sistem penuh dengan login admin, database PostgreSQL/PostGIS, unggah layer GIS, integrasi API, modul laporan masyarakat, dan ekspor policy brief.

Kembali ke Peta